4 Kesalahan Blunder Stafsus Presiden Berujung Trending Topik - Harian Kalbar

4 Kesalahan Blunder Stafsus Presiden Berujung Trending Topik

Jakarta, Harian Kalbar || Blunder Stafsus (Staf Khusus) Presiden Joko Widodo, Andi Taufan berujung trending topik dimedia sosial, khususnya di Twitter, Rabu, (16/04/2020).

Sebelumnya, Andi Taufan yang merupakan Stafsus Presiden melakukan kebijakan tanpa unsur kordinasi yang sesuai sebagai ketentuan antar lembaga teruma tata negara yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

Stafsus Presiden Joko Widodo ini, mengirimkan berupa surat kepada pemerintah daerah khususnya kepada camat tampa melalui proses Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Baca  Kini Google Dapat Cek Fakta Melalui Image

Selain kesalahan dalam melakukan kebijakan tampa kordinasi yang tepat, Andi Taufan melalu lembaran surat Stafsus Presiden tersebut juga terdapat banyak kesalahan dalam menata kosakata. Sehingga hal tersebut tidak mencerminkan sebagai lembaga Negara.

 

Berikut, beberapa kesalahan Stafsus Presiden Joko Widodo yang dapat dihimpun oleh redaksi :

1. Kop Surat Stafsus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan menggunakan kop surat setkab.

Baca  Ketua GP Ansor : Bubarkan Stafsus Milenial, Kurang Berfaedah

Beberapa hal dalam pernyataan, Stafsus Presiden ternya tanpa penggunaan tugas khusus.

2. Kesalahan dalam menata surat dan kosakata menuai banyak protes dari berbagai pihak. Karena hal tersebut tidak mencerminkan sebagai teknokrat ulung.

Netizen menganggap bahwa Stafsus yang merupakan dari kalangan milenial ini tampa melalui proses yang matang.

3. Kode Surat, setelah ditelusuri oleh nettizen ternyata kode surat menggunakan singkatan nama pengirim Surat yakni ATGP (Andi Taufan Garuda Putra).

Baca  Setubuhi Anak Gadis 13 Tahun, Pria di Bengkayang di Polisikan

Hal ini redaksi belum dapat memastikan, hanya berupaya menghimpun dari sejumlah pernyataan nettizen.

4. Kesalahan yang paling fatal yakni kebijakan Stafsus Presiden tersebut tampa melalui kordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang merupakan ranah kebijakannya.

Tinggalkan Balasan