OTT KPK, Istri Bupati Kutai Timur "Tumbal" Penyadapan UU KPK Baru - Harian Kalbar

OTT KPK, Istri Bupati Kutai Timur “Tumbal” Penyadapan UU KPK Baru

Harian Kalbar | Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Penangkapan kasus Korupsi pejabat Negara oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan penyadapan yang pertama pasca di berlakukannnya Undang-undang nomer 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan bahwa kasus ini merupakan penyadapan pertama setelah adanya revisi UU KPK yang dibentuk Badan Pengawas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Dalam Kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap orang penting lingkungan Pemkab Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur (Kaltim) yakni seorang istri Bupati yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi.

Baca  Kubu Raya Pertama di Indonesia Cairkan Dana Desa Non Tunai

“Kasus ini dalam catatan kami merupakan penyadapan yang pertama kami lakukan pasca adanya revisi UU nomer 19 Tahun 2018,” ungkapnya Nawawi saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta. Jumat (3/07/2020).

Ketentuan undang-undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) setelah di revisi, maka terbentuknya Dewan Pengawas KPK dan setiap kebijakan yang dilakukan oleh KPK harus dengan peraturan izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK.

Revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mulai berlaku semenjak bulan Oktober 2019. Peraturan ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah kalangan dari berbagai unsur masyakarat.

Baca  Ditengah Wabah Corona, Malaysia Deportasi TKI ke Kalbar

Dewan pengawas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terbentuk pada bulan 25 Desember 2019 yang diisi oleh lima anggota, yakni Artidjo Alkostar, Tumpak Hatorangan Pengambean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris dan Harjono.

Penangkapan OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK menetapkan Ismunandar dan Encek Ungiria sebagai tersangka dalam kasus ini. Kedua di di duga telah menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan pembangunan Infrastruktur dilingkungan Kabupaten Kutai Timur 2019-2020.

Baca  Buron Kakap Djoko Tjandra Pergi Rute Jakarta-Pontianak

Selain menetapkan Ismunandar dan Encek Ungiria, KPK juga menetapkan la orang tersangka yang terkait dengan keduanya. Yakni kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Musyaffa, dianggap terlibat dalam kasus ini.

Selain itu juga KPK menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Aswandini.

Selain menangkap jajaran pejabat dilingkungan Kabupaten Kutai Timur, KPK juga menetapkan rekan dari tersangka lainnya, yakni Aditya Maharani dan Dicky Aryanto yang saat ini diamankan oleh Penyidik KPK.

Tinggalkan Balasan